Tidak terasa, beberapa hari lagi Pilpres 2009 akan segera dilaksanakan. Masyarakat Indonesia sudah lama menanti-nanti event tersebut, dengan harapan dapat menghasilkan pemimpin berkualitas yang mampu membawa bangsa ini keluar dari berbagai macam krisis yang sedang melanda.
Proses memilih pasangan Capres-Cawapres di dalam bilik suara memang sangat sebentar, setidaknya hanya berlangsung selama 5 menit. Akan tetapi, tentu saja proses untuk mengambil keputusan dalam memilih calon tertentu memakan waktu yang cukup lama, sebab harus melalui berbagai macam pertimbangan, yaitu dengan melihat kampanye dan debat yang telah dilakukan oleh tiga pasangan Capres-Cawapres. Semua itu merupakan bentuk tanggung jawab dari para pemilih, yaitu tidak hanya asal atau sembarang dalam memilih, sebab nasib bangsa Indonesia dalam 5 tahun ke depan sedang dipertaruhkan.
Memilih dengan bijak dan bertanggung jawab memang merupakan hak dan kewajiban kita sebagai masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari sistem pemerintahan kita yang berbentuk demokrasi. Dengan semboyan demokrasi yang berbunyi dari rakyat untuk rakyat, maka rakyat tidak hanya berperan sebagai objek saja, melainkan juga subjek, sehingga idealnya rakyat juga harus berperan aktif dalam kegiatan bernegara, salah satunya dengan memilih pemimpin secara bijak dan bertanggung jawab.
Dalam kompetisi Pilpres, kemenangan salah satu calon merupakan hal yang sangat biasa. Yang lebih penting sebenarnya adalah “kemenangan rakyat” atas Pilpres, dan selama ini hal tersebut sering luput dari perhatian kita semua. Ada beberapa indikator yang menunjukkan rakyat sudah menang dalam Pilpres. Pertama, rendahnya jumlah angka pemilih yang memilih Golput (tidak memilih). Tingginya angka Golput menunjukkan ketidakdewasaan dalam menerima kekecewaan akibat para Capres-Cawapres tidak ada yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Itu berarti rakyat telah kalah. Padahal dengan memilih salah satu calon, maka rakyat akan berhak untuk mengawasi atau melakukan protes jika dirasa pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Jika tidak aktif memilih, berarti masyarakat tidak perduli negeri ini akan dipimpin oleh siapa, dan dengan demikian tidak cukup pantas untuk memprotes ataupun mengawasi jalannya pemerintahan.
kedua, rendahnya jumlah angka kertas suara yang tidak sah. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah berhasil mengikuti langkah-langkah dalam mekanisme pemilihan yang notabene masih terbilang baru ini. Bagaimanapun juga, minimnya jumlah kertas suara yang tidak sah dapat menambah legitimasi hasil Pilpres. Sebelumnya ada kekhawatiran bahwa akan ada banyak kertas suara yang tidak sah akibat kesalahan dalam melakukan penandaan di kertas suara. Kekhawatiran tersebut muncul karena masyarakat terbiasa melakukan sistem “coblos”, sedangkan sistem contreng yang sedang diberlakukan ini dirasa agak rumit dan memiliki banyak kekurangan, seperti misalnya jika ada tinta pulpen / spidol yang habis atau tanda yang tidak menyerupai bentuk centang.
Ketiga, Pilpres dapat berjalan dengan baik, tertib, aman, dan mampu menghasilkan keputusan yang legitimate serta tidak cacat hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah berhasil menjalankan perannya dalam membantu menjaga ketertiban Pemilu, seperti misalnya dengan aktif membantu mengatasi kisruh daftar pemilih tetap (DPT), jujur dan tidak melakukan kecurangan dalam memilih, bertindak etis dalam mengkampanyekan calon pilihannya, tidak melakukan tekanan terhadap pihak yang berbeda pilihan, dan lain sebagainya.
Bagaimanapun juga, Pemilu merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai rakyat Indonesia, bukan hanya KPU saja selaku pihak penyelenggara. Jika Pemilu Presiden dapat berjalan dengan baik, maka sesungguhnya itu merupakan kemenangan kita semua, kemenangan bangsa Indonesia, karena telah menerapkan demokrasi dengan baik dan dewasa. Jika para Capres-Cawapres memiliki slogan-slogan seperti “Lanjutkan!”, “Lebih Cepat Lebih Baik”, atau “Ekonomi Kerakyatan”, maka rakyat juga memiliki slogannya sendiri, yaitu “memilih untuk menang!”.
Kumpulan Tulisanku 