Demokrasi Semu Sistem Multipartai

Demi memenuhi asas bebas memilih dan dipilih, Pemilu dilakukan dengan sistem multipartai. Berbagai macam keuntungan diperoleh, akan tetapi masalah ternyata juga banyak berdatangan akibat penerapan sistem tersebut.

Keuntungan-keuntungan itu misalnya adalah pilihan yang semakin banyak dan adanya rasa puas karena merasa telah melaksanakan demokrasi yang bermutu. Pertanyaannya adalah, apakah dengan melaksanakan sistem multipartai itu berarti telah mewujudkan demokrasi yang berkualitas? Melihat realitas yang terjadi saat ini, nampaknya tidak demikian, sebab kedua variabel tersebut ternyata tidak memiliki hubungan sebab akibat secara langsung. Demokrasi yang terjadi justru tampak semu dan malah bertentangan dengan prinsip utama demokrasi, yaitu berjuang untuk kepentingan rakyat. Alih-alih terwujudnya kebebasan berpendapat, yang terjadi justru manipulasi pendapat dengan mempengaruhi pemilih melalui politik uang.

Janji Surga Kampanye Parpol

Dalam masa kampanye terbuka yang sedang berlangsung ini, para parpol dan caleg peserta pemilu berlomba-lomba untuk menarik simpati rakyat. Hal tersebut dilakukan demi tercapainya ambisi mereka untuk berada di tampuk kekuasaan. Berbagai cara telah ditempuh, salah satunya dengan mengumbar janji-janji manis langsung dihadapan publik.

Memang, selama ini janji-janji yang membuaikan hati cukup identik dengan pemilu. Bahkan akhirnya muncul idiom bernuansa sinis yang mengatakan, “siapkan telinga untuk mendengar deru motor dan janji surga ketika masa kampanye tiba”.

Menghindari Kampanye Ricuh

Beberapa minggu lagi, masyarakat Indonesia akan melaksanakan pesta akbar demokrasi dengan memilih wakil-wakilnya pada pemilu legislatif 9 April nanti. Agar Parpol dan Caleg bisa memperkenalkan diri dengan lebih maksimal, mereka pun diberi kesempatan untuk melakukan kampanye terbuka yang berlangsung mulai tanggal 16 sampai 15 April 2009.

Perbedaan kampanye terbuka dengan masa kampanye sebelumnya adalah Parpol atau Caleg tidak hanya diperbolehkan memasang alat peraga kampanye saja, tetapi juga boleh berkonvoi dan mengundang massa dalam jumlah besar dengan menggelar rapat umum di tempat-tempat yang luas dan terbuka. Karena melibatkan massa yang besar, kampanye terbuka pun sangat berpotensi ricuh.

Menggagas Kriteria Kampanye Santun

Setelah pasangan Capres-Cawapres ditetapkan, maka tibalah masa kampanye yang merupakan kesempatan bagi mereka untuk meraih pendukung dan meyakinkan masyarakat bahwa mereka memang pantas dipilih.

Ketatnya persaingan terkadang membuat para kompetitor lepas kendali, sehingga kampanye lebih digunakan sebagai ajang untuk menjatuhkan lawan.

Berdasarkan peraturan KPU nomor 45/2009, kampanye Pilpres dijadwalkan mulai 2 Juni sampai 4 Juli 2009. Sampai tanggal 10 Juni, Capres-Cawapres masih belum boleh berkampanye dalam bentuk rapat umum, sehingga kegiatan yang bisa dilakukan hanya sebatas memasang alat peraga atau beriklan di media.

Masyarakat tentunya sudah merasa jenuh terhadap kampanye yang tidak menyenangkan hati dan kurang mendidik seperti yang pernah terjadi sebelumnya, yaitu pada kampanye Pileg. Praktek kecurangan kampanye dan usaha menjatuhkan lawan lewat cara-cara yang tidak benar kerap dipertontonkan oleh elite politik, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Hal tersebut selanjutnya memunculkan berbagai wacana dan harapan dari masyarakat agar kampanye pada Pilpres 2009 ini dapat berlangsung dengan santun. Pada intinya kampanye harus selalu mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Para Capres-Cawapres dan tim kampanyenya masing-masing tentunya harus mampu memenuhi harapan tersebut.

Sekaten Bukan Ajang Kampanye

Tahun ini, sekaten yang merupakan tradisi dari dua kerajaan pewaris kejayaan Islam dimasa lalu, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta, kembali digelar.

Di Yogyakarta, acara tersebut dirangkai dengan kegiatan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) yang berlangsung di Masjid Agung dan Alun-Alun Utara Keraton Yogyakarta. Ada yang berbeda dari suasana PMPS tersebut dibanding tahun-tahun sebelumnya, yaitu maraknya atribut kampanye dari berbagi parpol dan caleg peserta Pemilu.

Berdasarkan pengamatan penulis, berbagai macam atribut tersebut menempel di beberapa tempat di area PMPS, seperti misalnya puncak menara wahana permainan, kereta mini, kios-kios, dan baju penjaga wahana. Hal ini cukup mengherankan, sebab sebagai sebuah kegiatan dakwah, seni, dan hiburan, seharusnya atribut-atribut kampanye itu tidak berada di komples PMPS.

Fenomena Kasus Ibu Prita

Munculnya kasus Ibu Prita Mulyasari yang dituduh mencemarkan nama baik RS Omni Internasional Alam Sutera Tangerang, telah menjadi berita yang sungguh menarik minat masyarakat, bahkan dapat mengalahkan topik tentang kasus Manohara dan kampanye Pilpres. Hal tersebut terlihat dari banyaknya media massa yang meliput kasus itu dan menjadikannya headlines.

Di dunia maya, kasus Ibu Prita pun terasa begitu heboh, sebab telah menjadi topik dan bahasan utama sebagian besar blogger yang aktif. Bahkan saat ini muncul sebuah halaman khusus untuk mendukung Ibu Prita di akun facebook yang pada kamis (4/6) kemarin telah memperoleh dukungan sebanyak 123.100 orang. Jumlah tersebut tentunya akan terus bertambah dalam setiap jam.

Ada beberapa hal yang menjadikan masyarakat begitu perhatian terhadap kasus Ibu Prita, yaitu pertama, kasus tersebut menyangkut isu tentang kebebasan berpendapat. Hak asasi Ibu Prita untuk mengemukakan pendapat dianggap telah dikekang, sebab keluhan atas layanan RS Omni yang tidak memuaskan membuatnya harus dipenjara. Sejak digulirkannya reformasi tahun 1998 lalu, isu tentang kebebasan berpendapat memang telah menjadi hal yang sentral dan sensitif.

Membenahi DPT Pilpres 2009

Carut marut pelaksanaan Pemilu legislatif yang lalu telah membuktikan bahwa hasil yang dicapai pada Pemilu akan sulit terlegitimasi dan diterima dengan ikhlas jika terjadi kekacauan pada daftar pemilih tetap (DPT).

Bentuk dari kekacauan tersebut misalnya adalah banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih, pemilih yang terdaftar ganda, mutasi hak pilih yang gagal, dan lain sebagainya. Kekacauan itu menyebabkan ketidakpuasan dari masyarakat yang kehilangan hak pilihnya dan beberapa partai politik yang merasa dirugikan, sehingga menimbulkan berbagai gelombang protes. Wajar jika akhirnya hasil Pemilu tidak memiliki kekuatan dan legitimasi yang kuat. Bahkan kekecewaan tersebut terus berlanjut dimana telah disinyalir banyak pihak yang menentang dan bermaksud untuk memboikot Pemilihan Presiden bulan juli nanti.

Paradigma Daerah Perbatasan

Sebagai daerah yang bersinggungan langsung dengan Negara lain, perbatasan wajib untuk terus diperhatikan dan dijaga, sebab disitulah harga diri dan kedaulatan Negara dipertaruhkan.

Akan tetapi, perhatian pemerintah selama ini terasa sangat kurang. Hal itu terbukti dari banyaknya permasalahan yang tak kunjung terselesaikan disana, yaitu rendahnya kesejahteraan masyarakat setempat, minimnya sarana dan prasarana umum, serta tingginya kegiatan illegal dan pelanggaran hukum, seperti misalnya penyelundupan barang, perdagangan manusia (human trafficking), dan pencurian sumber daya alam (hasil hutan dan tangkapan laut).

Kerugian Negara akibat kejahatan tersebut sudah tidak terhitung lagi nilainya. Berbagai potensi besar, terutama kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, tidak termanfaatkan dan kerap kali dicuri dengan sangat mudah oleh Negara lain. Suatu hal yang amat disayangkan, sebab jika dikelola dengan baik dan maksimal, maka sebenarnya potensi tersebut akan bisa memberikan kontribusi yang luar biasa besar bagi Negara kita, bukan malah “mensejahterakan” Negara lain seperti yang telah terjadi selama ini.

Investasi Berujung Korupsi

Adanya kasus korupsi anggota DPR Abdul Hadi Djamal yang terungkap oleh KPK membuat rakyat sakit hati dan merasa dikhianati. Bagaimana tidak, DPR yang seharusnya dapat menjadi penyambung aspirasi dan wakil yang berjuang untuk kepentingan rakyat, justru malah memanfaatkan jabatannya sebagai ajang untuk memperkaya diri.

Kasus serupa tidak sekali ini saja terjadi. Agama sepertinya sudah tidak digunakan lagi sebagai tameng untuk menolak kesempatan berkorupsi. Sebut saja misalnya Al Amin Nasution, Bulyan Royan, danYusuf Emir Faisal, yang telah dibesarkan dengan latar belakang pendidikan agama yang kuat, namun tetap masih tergiur untuk mendapatkan uang dengan cara yang tidak halal.

Pada umumnya, alasan utama seseorang untuk melakukan korupsi adalah karena merasa pendapatan halal mereka tidak cukup untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup. Untuk para anggota DPR, motif tersebut rasanya menjadi aneh, sebab seperti yang telah kita ketahui bersama, penghasilan rata-rata setiap anggota DPR untuk ukuran bangsa Indonesia sangatlah tinggi. Selain mungkin karena serakah, dugaan lainnya adalah mereka ingin mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan ketika masih berjuang untuk menjadi anggota dewan.

Ahli Pertanian Sangat Dibutuhkan

Sebagai negara agraris, seharusnya Indonesia mampu menghasilkan temuan-temuan kreatif yang dapat meningkatkan produksi pertanian. Namun fakta justru menunjukkan hal yang berbeda. Inovasi yang dihasilkan sangat sedikit, sebab para akademisi kian enggan menekuni bidang tersebut.

Hal itu membuat Indonesia kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Sungguh ironis, sebab kondisi tanah di Negara kita selama ini dinilai sangat subur dan memiliki persediaan air yang cukup. Ibaratnya, kayu dan batu yang kita lempar pun bisa tumbuh jadi tanaman. Hal ini telah menunjukkan bahwa produksi pertanian tidak akan bisa dihasilkan secara maksimal dengan hanya mengandalkan sumber daya alam yang ada saja, melainkan juga diperlukan sumber daya manusia yang mampu mengelolanya secara efektif.

Sayangnya, syarat penting tersebut saat ini masih belum terpenuhi dengan baik. Generasi muda kita seakan ‘alergi’ terhadap bidang pertanian. Hal itu salah satunya bisa disebabkan karena profesi petani yang selama ini identik dengan kemiskinan. Melalui media, gambaran yang tampak dari seorang petani adalah selalu hidup susah, kotor, harus bergelut dengan hujan dan terik matahari, berpenghasilan kecil, dan sering merugi. Tentu saja para pemuda yang cenderung berorientasi untuk hidup sukses dan berlimpah materi, tidak akan tertarik dan malah menghindarinya.