Demokrasi Semu Sistem Multipartai

Demi memenuhi asas bebas memilih dan dipilih, Pemilu dilakukan dengan sistem multipartai. Berbagai macam keuntungan diperoleh, akan tetapi masalah ternyata juga banyak berdatangan akibat penerapan sistem tersebut.

Keuntungan-keuntungan itu misalnya adalah pilihan yang semakin banyak dan adanya rasa puas karena merasa telah melaksanakan demokrasi yang bermutu. Pertanyaannya adalah, apakah dengan melaksanakan sistem multipartai itu berarti telah mewujudkan demokrasi yang berkualitas? Melihat realitas yang terjadi saat ini, nampaknya tidak demikian, sebab kedua variabel tersebut ternyata tidak memiliki hubungan sebab akibat secara langsung. Demokrasi yang terjadi justru tampak semu dan malah bertentangan dengan prinsip utama demokrasi, yaitu berjuang untuk kepentingan rakyat. Alih-alih terwujudnya kebebasan berpendapat, yang terjadi justru manipulasi pendapat dengan mempengaruhi pemilih melalui politik uang.

Demokrasi selama ini hanya dipahami sebagai sebuah tujuan, bukan cara. Padahal dipilihnya demokrasi sebagai sistem pemerintahan, dimaksudkan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat, dan itu berarti ada arah lain yang lebih dari sekedar mewujudkan demokrasi. Hal tersebut tidak terlepas dari kelebihan demokrasi yang memang merupakan sistem yang paling representatif dalam mengakomodasi kepentingan rakyat, sesuai dengan semboyannya, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan demikian, akan menjadi hal yang sungguh aneh jika kesejahteraan rakyat dikorbankan demi tercapainya demokrasi.

Fakta tersebut terlihat pada sistem multipartai yang sedang berlangsung saat ini. Dengan menggunakan tameng demokrasi, berbagai macam partai dibentuk. Jika proses dan syarat pembuatan partai dipersulit, maka akan dianggap telah membungkam dan menghambat demokrasi. Akhirnya partai peserta Pemilu semakin “membengkak” jumlahnya.

Padahal kondisi demikian justru merepotkan rakyat. Walaupun pilihan yang tersedia semakin banyak, rakyat malah menjadi bingung serta cenderung jenuh dan malas untuk memilih. Hal ini pula yang mungkin merupakan salah satu penyebab tingginya angka golput pada Pemilu legislatif beberapa hari kemarin. Selain itu, berkaca pada Pemilu 2004 dan 2009 yang lalu, sudah terbukti persaingan dengan melibatkan partai yang banyak akan menimbulkan ketidakstabilan nasional, terutama dalam bidang ekonomi, dimana inflasi meningkat dan membuat harga barang-barang menjadi mahal. Sudah tentu hal ini akan sangat memberatkan rakyat, terutama bagi kalangan menengah kebawah yang mana masih merupakan kalangan mayoritas bangsa ini.

Sistem multipartai juga dikhawatirkan akan memicu terabaikannya kepentingan rakyat. Bukan hal yang mustahil jika para elite partai yang terpilih akan disibukkan dengan berbagai macam usaha-usaha untuk memperbesar partai demi melanggengkan kuasa pada pemilihan periode berikutnya. Efeknya, aspirasi rakyat akan semakin terlupakan serta tidak lagi didengar dan diperjuangkan dengan maksimal.

Partai yang terlalu banyak dan kemudahan syarat dalam berpolitik juga dapat memancing siapapun untuk turut berkiprah dalam kepartaian, termasuk bagi orang-orang yang mungkin kurang memiliki kemampuan yang baik. Sistem pemilihan berdasarkan perolehan suara terbanyak juga memungkinkan orang-orang tersebut untuk terpilih, asalkan populer dan memiliki uang yang berlimpah untuk memperkenalkan diri melalui kampanye. Jika benar-benar terpilih, bukan tidak mungkin kesejahteraan rakyat akan semakin sulit tercapai, sebagai akibat kurang berkualitasnya wakil-wakil yang bertugas untuk memperjuangkan kesejahteraan itu.

Nampaknya pemerintah dan para elite politik harus melakukan evaluasi terhadap sistem multipartai yang sedang diterapkan ini. Jangan sampai demi terpuaskannya ambisi untuk melaksanakan demokrasi “murni”, yang tercipta justru malah demokrasi semu yang mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Telah dimuat di Kompas Jogja, rubrik Suara Mahasiswa, hari Jum’at, 1 Mei 2009.