Kesulitan tersebut biasanya memang sering terjadi bila berada di perpustakaan besar yang memiliki koleksi ratusan ribu, atau bahkan jutaan buku. Pengunjung akan merasa bingung karena ruangan perpustakaan begitu luas dan rak-rak buku yang ada juga sangat banyak. Dengan demikian, komputer yang hanya menghadirkan data dua dimensi saja jelas tidak akan terlalu membantu. Seiring perkembangan zaman, mungkin sudah saatnya perpustakaan-perpustakaan di Indonesia menggunakan 3D Map, yaitu peta tiga dimensi yang menampilkan bentuk nyata ruangan (perpustakaan) secara virtual.

Tiga perpustakaan di Universitas Nasional Singapura (NUS), yaitu Central Library, Chinese Library, dan C. J. Koh Law Library, sudah menggunakan peta unik dan menarik itu. Kreasi tersebut memanfaatkan teknologi Google Earth, dan dapat menunjukkan setiap ruangan secara detail dengan menyertai informasi lengkap, foto, video, serta alamat-alamat situs web yang bagus dan penting.

Lewat 3D Map, pengunjung akan dengan mudah menemukan buku yang mereka cari, karena gambaran yang ditampilkan di komputer sangat jelas dan hampir nyata. Tidak mengherankan, sebab peta 3 dimensi itu didukung oleh fitur-fitur interaktif dan inovatif yang sangat memanjakan para pengguna. Ada fitur self navigation yang mampu memandu pengunjung menjelajah perpustakaan secara virtual, fitur yang bisa menampilkan gambar seluruh lantai dan ruang perpustakaan, atau sistem pencari buku yang akan menunjukkan lokasi buku secara spesifik dengan memasukkan book call number pada kotak pencari yang sudah disediakan. Dengan 3D Map, kegiatan menelusuri perpustakaan benar-benar menjadi mudah dan menyenangkan.

Peta 3 dimensi tersebut dapat dilihat di situs http://nuslibrary.appspot.com. Karena peta ini memanfaatkan teknologi Google Earth, maka sebelum membukanya Anda perlu meng-install Google Earth terlebih dahulu di komputer yang Anda gunakan.

Ke depannya, tentu kita sangat berharap semoga dalam waktu dekat ini banyak perpustakaan di Indonesia yang juga menggunakan dan mengkreasikan peta 3 dimensi itu.

****

Telah dimuat di harian Kedaulatan Rakyat, rubrik Digital, hari Senin, 22 Maret 2010

Perangkat lunak yang merupakan karya asli anak bangsa ini, berfungsi mengontrol hak akses log in komputer yang ter-install windows. Jika biasanya kita menggunakan password berupa huruf atau angka, maka FaceLogin menggunakan foto wajah sebagai password-nya. Tentu hal itu akan terasa lebih “elite” dan bergengsi.

Spesifikasi komputer yang dibutuhkan untuk menggunakan Face Login cukup ringan, yaitu windows XP SP2, RAM 512 MB, dan tentu saja kamera (web cam) yang sudah ter-install. Namun untuk komputer yang menggunakan windows 7 atau vista, FaceLogin tidak bisa dijalankan, sebab belum mendukung kedua sistem operasi tersebut.

Cara untuk meng-install aplikasi ini sangat mudah. Pertama, kunjungi alamat www.wajahku.com, dan kemudian download FaceLogin secara gratis. Setelah itu, tinggal mengikuti langkah-langkah instalasi yang sudah disediakan.

Jika sudah ter-install, maka lakukan proses aktivasi dengan mengirimkan Installation ID ke alamat email activation@kecapisoftware.com. Setelah menerima email balasan yang berisi activation code dan product key, masukkan informasi-informasi yang diberikan tersebut ke tempat yang sesuai. Tidak lama kemudian, FaceLogin akan aktif dan sudah bisa Anda gunakan.

Langkah berikutnya yang perlu Anda lakukan adalah, memotret wajah yang nantinya akan dijadikan database password. Pada proses ini kita bisa menentukan sendiri nilai sekuritinya, yaitu antara 10-100. Semakin tinggi nilainya, maka akan semakin sulit meloloskan password-nya.

Sebagai sebuah kreasi dalam negeri, aplikasi ini patut dicoba. FaceLogin akan melindungi privasi Anda yang tersimpan di dalam komputer, sebab tidak akan ada yang bisa mengaksesnya selain Anda sendiri, dan orang-orang yang wajahnya sudah terdaftar. Namun yang sangat disayangkan adalah, activation code dan product key tidak disediakan secara gratis. Kita harus mentransfer sejumlah uang untuk mendapatkan email aktivasi tersebut.

****

Telah dimuat di harian Kedaulatan Rakyat, rubrik Digital, hari Senin, 1 Februari 2010

DPR mengundang kehebohan lagi. Kali ini bukan masalah tuntutan kenaikan gaji dan tunjangan, melainkan kasus hilangnya satu ayat dalam UU Kesehatan.

Kasus tersebut begitu heboh karena jalan ceritanya memang tidak lazim. Pasal 113 Undang-Undang Kesehatan yang sebelumnya telah disahkan dalam sidang paripurna DPR tanggal 14 September 2009, tiba-tiba mengalami perubahan dari tiga ayat menjadi dua ayat. Masalahnya adalah, perubahan itu terjadi tanpa melalui proses yang jelas dan resmi. Ayat dua (2) dari pasal tersebut hilang begitu saja ditangan DPR sebelum sampai tangan presiden.

Kejadian itu bisa dipandang dalam dua konteks, yaitu tidak disengaja dan disengaja. Jika tidak disengaja, maka sebabnya jelas, yaitu karena kecerobohan dan kesalahan teknis administrasi. Namun bagi penulis, kecil kemungkinan instansi sekelas DPR yang pegawainya bergaji tinggi melakukan ketidaksengajaan seperti itu. Mengingat bahasan dalam ayat yang hilang itu adalah rokok, maka nampaknya dugaan yang pertama ini terasa naïf.

Rokok di Indonesia merupakan produk yang sangat dilematis, sebab di satu sisi merupakan salah satu sumber utama pemasukan Negara, tetapi di sisi lain sangat membahayakan kesehatan masyarakat.

Masyarakat sulit untuk terlepas dari rokok karena memang nikotin yang terkandung dalam tembakau bersifat adiktif. Hal inilah yang kemudian diatur dalam ayat 2 pasal 113 UU Kesehatan. Jika ayat tersebut hilang, otomatis tembakau tidak dikategorikan sebagai zat adiktif secara legal, sehingga industri rokok tidak akan terkena pengaturan dan akhirnya memiliki kebebasan untuk memasarkan produknya secara luas. Inilah yang diharapkan para pengusaha rokok untuk mengembangkan usahanya dan memperkaya diri.

Akibat sifat dilematis itu, regulasi tentang rokok selalu menjadi perdebatan dalam proses penyusunan UU Kesehatan. Baru kali ini saja akhirnya bisa terwujud menjadi UU. Berbeda dengan UU Kesehatan yang lama, yaitu UU 23/1992, dimana pasal yang mengatur tentang tembakau tidak berhasil masuk.

Dengan demikian konteks kedua nampaknya lebih tepat, yaitu atas dasar kesengajaan dengan tujuan tertentu. Bisa jadi ada oknum anggota DPR atau pejabat pemerintah lainnya yang sengaja menghilangkan ayat itu demi menerima imbalan materi dari industri rokok. Dengan pesona harta dan modalnya yang melimpah, tentu saja industri rokok bisa melakukan hal seperti itu terhadap siapapun yang gila akan harta dan benda.

Menghilangkan sebuah ayat dalam RUU tanpa melalui proses yang resmi merupakan tindak kriminal serius dan pelanggaran berat kode etik legislatif. Dengan demikian, walaupun ayat yang hilang itu telah dikembalikan, kasus tersebut tetap harus diusut tuntas dan pelakunya harus segera ditemukan untuk selanjutnya ditindak tegas. Ini penting agar hal seperti itu tidak terjadi lagi, sehingga tujuan kebaikan dari suatu peraturan dapat benar-benar tercapai.

Pertarungan untuk merebut posisi ketua umum partai Golkar telah berakhir. Setelah melalui musyawarah yang sempat ricuh, Aburizal Bakrie akhirnya terpilih secara aklamasi dengan mengalahkan tiga kandidat lainnya.

Kemenangan tersebut diperoleh Ical (panggilan akrab Aburizal Bakrie) dalam Munas VIII partai Golkar beberapa hari yang lalu yang berlangsung di Pekanbaru, Riau. Ical berhasil memperoleh dukungan sebanyak 296 suara dan mengungguli pesaing terberatnya, yaitu Surya Paloh yang hanya memperoleh 240 suara dari total 536 suara yang diperebutkan. Sedangkan dua kandidat lainnya, yaitu Tommy Soeharto dan Yuddy Chrisnandi, sama sekali tidak mendapatkan suara.

Sebelum Munas berlangsung, banyak yang menduga dan yakin bahwa Ical akan terpilih sebagai ketua Golkar. Hal itu didasarkan atas kelebihan Ical yang secara awam dapat dipandang lebih unggul dari pada kandidat lainnya.
Selain memiliki modal materi (kekayaan) yang melimpah, Ical juga memiliki pengalaman organisasi yang luas. Beberapa kali dia menjadi petinggi pada organisasi besar dalam jangka waktu yang cukup lama, seperti misalnya ketua Kadin selama 10 tahun, ketua Persatuan Insinyur Indonesia selama 10 tahun, atau menjabat sebagai Menkokesra dalam kabinet pemerintahan SBY periode 2004-2009. Pengalaman dalam memimpin kerajaan bisnisnya yang meliputi bidang properti, asuransi, dan telekomunikasi, juga menjadi sebuah nilai tambah tersendiri.

Dengan naiknya Ical sebagai ketua umum Golkar, nampaknya partai berlambang beringin itu tetap akan berkoalisi dengan pemerintah. Hal tersebut didasarkan atas kedekatan Ical terhadap SBY dan pernyataan dia sendiri di berbagai media yang mengatakan bahwa pilihan menjadikan Golkar sebagai partai oposisi adalah sempit. Dalam kesempatan lain, dia juga pernah menyatakan akan membawa Golkar bergabung dengan partai pemenang Pemilu (Kompas, 9/10).

Memang, sebelum Munas berlangsung, sudah ada asumsi dari internal Golkar bahwa Ical sangat “identik” dengan koalisi, dan Surya Paloh lebih menyukai oposisi. Dengan terpilihnya Ical, itu berarti sebagian besar kader Golkar memang menginginkan partainya berkoalisi dengan pemerintah. Pertanyaannya adalah, bagaimana masa depan Golkar selanjutnya?

Menurut penulis, ada satu hal yang bisa diramalkan dari sekarang, yaitu Golkar akan kehilangan simpati publik. Dengan menjadi partai pendukung pemerintah, maka rakyat akan memandang Golkar hanya berorientasi kepada kekuasaan semata, sebab takut menjadi partai oposisi yang memiliki konsekuensi miskin kekuasaan.

Padahal pasca kemenangan Demokrat dan SBY pada Pemilu kemarin, banyak pihak yang menginginkan agar Golkar menjadi pihak oposisi untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Namun nyatanya hal tersebut tidak terjadi, sehingga pemerintah akan leluasa menjalankan program-programnya yang belum tentu memihak dan menguntungkan rakyat. Pada akhirnya hal ini akan membuat Golkar dianggap sebagai pengemis kekuasaan yang pragmatis dan oportunis.

Jika analisis ini benar, maka keinginan Golkar untuk meraih kemenangan dalam pemilu 2014 hanya akan menjadi sebuah bunga tidur belaka. Dengan dilengkapi kader yang materialistis dan mudah dimainkan dengan politik uang, Golkar sedang menuju akhir dari proses kehancurannya.

Perjuangan bangsa Indonesia melalui Departemen Kebudayaan dan Pariwisata membuahkan hasil. Setelah melalui proses yang panjang, kalangan Internasional akhirnya mengakui Batik sebagai warisan budaya dunia dari Indonesia.

Pengakuan tersebut disampaikan secara resmi oleh badan PBB bidang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan (UNESCO) dengan menetapkan Batik sebagai Budaya Tak Benda Warisan Manusia (Intangible Cultural Heritage of Humanity). Bagi Indonesia, pengakuan itu sungguh berarti, sebab memiliki beberapa pengaruh positif, yaitu pertama, dapat menguatkan identitas nasional sebagai bangsa yang berbudaya dan kaya akan tradisi unik yang penuh makna.

Secara tidak langsung, Indonesia juga akan dikenal sebagai Negara Batik. Ini akan sangat berguna bagi perkembangan pariwisata di Indonesia, sebab ada sesuatu yang khas yang bisa dijual dan dibanggakan demi menarik para wisatawan mancanegara.

Kedua, meningkatkan lapangan pekerjaan melalui pertumbuhan pesat industri Batik nasional. Pasca ditetapkannya Batik sebagai Budaya Tak Benda Warisan Manusia, muncul euforia di tengah masyarakat yang selanjutnya akan meningkatkan penggunaan Batik dalam kehidupan keseharian mereka. Hal tersebut mulai tampak akhir-akhir ini dimana warga dari berbagai kalangan, entah itu instansi pemerintah, sekolah, perusahaan swasta, ataupun wirausaha, ramai-ramai menggunakan pakaian atau aksesori Batik.

Ketiga, euforia tersebut selanjutnya akan membangkitkan semangat dan kesadaran masyarakat untuk lebih melindungi kekayaan budaya Indonesia selain Batik. Selain terkenal dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, kita juga dianugerahi beraneka macam kebudayaan dan tradisi unik yang telah melalui proses pembentukan yang begitu panjang dan rumit. Semua itu tentunya harus dijaga dan diperhatikan agar tidak diklaim sembarangan oleh Negara lain yang mengalami krisis identitas bangsa.

Demi memaksimalkan ketiga pengaruh positif tersebut, Pemerintah dan masyarakat Indonesia perlu saling bersinergi melakukan langkah apresiatif terhadap Batik. Bagi masyarakat, hal ini bisa dilakukan dengan mempelajari nilai budaya dan muatan filosofis yang terkandung di dalam Batik, mulai dari proses pembuatan, aneka motif, ragam warna, dan lain sebagainya. Ini penting agar masyarakat tidak sekedar memperlakukan Batik sebagai benda semata, melainkan dapat memahami maksud dan nilai yang ada dibaliknya. Bagi pemerintah, bisa dengan melakukan regenerasi pengrajin batik melalui kurikulum pendidikan yang dimulai dari tingkat dasar.

Bagaimanapun juga, Batik khas Indonesia yang sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Jenggala, Airlangga, dan Majapahit, bukanlah sekedar kain bermotif selayaknya Batik printing yang banyak diproduksi oleh Malaysia, China, Jepang, India, Afrika, Jerman, atau pun Belanda.

Batik Indonesia dibuat dengan teknik yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran yang tinggi, serta diwariskan secara turun temurun dalam rentang masa yang begitu panjang. Hal inilah yang akhirnya menjadi dasar utama dari Unesco dalam menetapkan Batik sebagai warisan budaya dari Indonesia. Oleh karena itu, dengan sekedar menggunakan Batik sebagai pakaian atau aksesoris dalam kehidupan sehari-hari, bukan berarti kita telah melestarikan Batik secara utuh.

Masalah yang menimpa KPK dimulai dari ditetapkannya Antasari Azhar sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnaen, Direktur PT Putra Rajawali Banjaran. Kemudian menyusul dua pimpinan KPK lainnya, yaitu Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto yang tersandung kasus penyalahgunaan wewenang.

Dua kasus ini kemudian “memaksa” Pemerintah mengeluarkan Perppu No 4/2009 sebagai revisi UU No 30/2002 tentang KPK, untuk dijadikan dasar dalam mengisi kepemimpinan yang kosong. Hal ini pun masih kontroversial, sebab KPK berpotensi kehilangan independensinya. Perppu tersebut dikhawatirkan akan menjadi alat bagi Presiden untuk memengaruhi dan mengontrol kerja KPK.

Sebelumnya KPK juga sudah berada di ujung tanduk karena beberapa hal, yaitu pembahasan RUU pengadilan Tipikor yang berlarut-larut dan penuh kontroversi. Padahal RUU Pengadilan Tipikor sangat penting untuk segera disahkan demi menjaga eksistensi KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi yang handal. Semua itu pada akhirnya membuat KPK semakin lemah, sungguh kontras dengan KPK di masa sebelumnya yang powerfull dan sarat prestasi.

Celakanya, masalah yang menimpa KPK tersebut disinyalir merupakan serangan balik para koruptor (corruptors fight back) serta buah usaha dari sejumlah pihak yang tidak suka dengan keberadaan KPK. Tujuan utama serangan itu sendiri adalah minimal untuk “mengebiri” kewenangan yang dimiliki KPK, sehingga aksi-aksi korupsi tingkat tinggi tidak akan bisa tergapai. Dengan demikian, para koruptor kelas kakap pun akan aman, jauh dari cekalan dan tuntutan hukum.

Sampai saat ini, nampaknya serangan tersebut sudah cukup membuahkan hasil. Hal itu tercermin dari adanya kabar bahwa Panitia Kerja RUU Pengadilan Tipikor akan menghilangkan kewenangan penuntutan (dialihkan ke Kejaksaan Agung) dan penyadapan yang dimiliki oleh KPK.

Pada dasarnya korupsi merupakan kejahatan luar biasa, dan dengan demikian harus dihadapi dengan kewenangan yang luar biasa pula. Tanpa kewenangan itu, praktis KPK sudah tidak terlalu berguna lagi, sebab tidak akan ada bedanya dengan Polri atau Kejaksaan yang selama ini tidak berdaya menghadapi korupsi. KPK hanya akan serupa nasibnya dengan lembaga pemberantas korupsi yang lebih dulu “mati”. Berdasarkan referensi dari ICW, sudah ada 7 lembaga pemberantas korupsi di Indonesia yang akhirnya kalah melawan koruptor, yaitu Tim Pemberantas Korupsi (1967), Tim Komisi Empat (1970), Komite Anti Korupsi (1970), Tim OPSTIB (1977), Tim Pemberantas Korupsi yang aktif kembali (1982), Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (1999), dan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2000).

Menurut penulis, kewenangan untuk menyidik, menuntut, menangkap, menahan, serta menyadap, merupakan syarat sukses KPK, sehingga harus tetap dijaga keberadaannya. Tanpa salah satu kewenangan tersebut, KPK hanya akan menjadi macan ompong dan menyebabkannya sulit memenuhi tugas utama yang diemban, yaitu memberantas korupsi di negeri ini tanpa pandang bulu, entah itu pengusaha, wakil rakyat, atau petinggi Negara sekalipun.

Namun tentu saja KPK tidak boleh menyalahgunakan kewenangan luar biasa tersebut. Untuk itu, harus ada proses evaluasi berkala agar tidak terjadi penyelewengan. Memang, kekuasaan yang absolut berpotensi menimbulkan pelanggaran dan korupsi, dan hal ini juga berlaku terhadap KPK.

****

Telah dimuat di Koran Seputar Indonesia, rubrik Suara Mahasiswa, Senin 5 Oktober 2009.

Link: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/274291/

Kondisi tersebut tampak pada bangsa ini yang jumlah penduduknya mencapai sekitar 230 juta jiwa. Berdasarkan keterangan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), laju pertumbuhan penduduk Indonesia tahun 2009 sebesar 1,35 persen, atau 3,2 juta jiwa pertahun. Jika dihitung secara sederhana, maka pada tahun 2020 total penduduk Indonesia akan mencapai 265,2 juta jiwa. Benar-benar sebuah angka yang fantastis! Jika tidak segera ditangani, maka hal ini kelak akan menjadi permasalahan besar yang menyulitkan seluruh elemen bangsa.

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab utama sulitnya Indonesia mengendalikan jumlah penduduk, yaitu pertama, kegagalan pemerintah dalam menjalankan program KB. Pasca reformasi dan implementasi otonomi daerah, pelaksanaan program KB cenderung stagnan. Hal tersebut tidak terlepas dari lemahnya komitmen politisi dan instansi KB di kabupaten/kota. Sosialisasi yang kurang efektif dan kelangkaan alat kontrasepsi akibat desentralisasi pelayanan kontrasepsi membuat kesadaran masyarakat untuk ber-KB semakin rendah.

Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), selama tahun 2007 peserta program KB hanya sebesar 61,4 %. Angka ini ternyata masih jauh dari cukup untuk mengendalikan jumlah penduduk yang semakin membengkak.

Kedua, banyaknya jumlah keluarga yang berada dibawah garis kemiskinan. Secara tidak langsung, kondisi hidup yang sulit dapat meningkatkan intensitas aktivitas seksual, sehingga tingkat kelahiran bayi juga akan semakin tinggi. Hal tersebut diperparah oleh paradigma “banyak anak banyak rezeki”, yang maksudnya adalah anak dapat membantu mencari nafkah, sehingga semakin banyak anak, maka kesejahteraan keluarga juga akan semakin meningkat.

Paradigma tersebut terbukti tidak tepat, sebab pada kenyataannya anak kurang bisa membantu banyak. Sistem pendidikan Indonesia ternyata belum mampu menghasilkan SDM yang benar-benar unggul, kreatif, dan kompetitif. Hal tersebut semakin diperparah oleh sempitnya lapangan pekerjaan yang tersedia, sehingga potensi banyaknya jumlah anak menjadi tidak berarti lagi dan justru menimbulkan fenomena tingginya angka pengangguran yang berujung pada kemiskinan dalam skala massif. Bukannya semakin sejahtera, keluarga justru dipusingkan oleh beban (biaya) hidup yang bertambah, sehingga usaha untuk melepaskan diri dari jeratan kemiskinan semakin sulit. Hal inilah yang penulis maksud sebagai lingkaran setan kemiskinan akibat tingginya tingkat kelahiran anak.

Kemiskinan merupakan akibat langsung dari ledakan jumlah penduduk. Menurut Thomas Robert Malthus (1798), jumlah populasi yang terus bertambah semakin lama akan mengalahkan pasokan dan ketersediaan makanan, sehingga jumlah makanan per orang akan semakin berkurang. Mengikuti teori ini, Indonesia berpotensi mengalami kesulitan pangan jika tidak segera melakukan langkah-langkah taktis mengendalikan jumlah penduduk.

Pemerintah perlu memaksimalkan instansi KB kabupaten/kota serta memperbaiki distribusi alat kontrasepsi agar mudah dijangkau oleh masyarakat, termasuk juga kaum miskin. Melalui sosialisasi yang gencar dan berkesinambungan, niscaya kesadaran masyarakat untuk ber-KB akan terus meningkat, sehingga usaha untuk memutus lingkaran setan kemiskinan bisa lebih mudah dan efektif.

Protokol Montreal merupakan kesepakatan Internasional untuk menghilangkan secara bertahap produksi dan konsumsi senyawa yang dapat merusak ozon, seperti misalnya klorofluorokarbon (CFC), halon, karbontetraklorida, dan metilkloroform. Senyawa perusak tersebut selanjutnya disebut dengan Ozon Depleting Substance (ODS). ODS pada umumnya sangat berguna bagi kehidupan manusia sehari-hari, seperti misalnya CFC yang digunakan pada mesin pendingin, aerosol pada spray, atau halon yang digunakan pada cairan pemadam kebakaran.

Protokol Montreal muncul sebagai sebuah usaha untuk mengantisipasi dan mengatasi terbentuknya lubang ozon yang semakin meluas. Lubang ozon pertama kali diketahui pada tahun 1985 berdasarkan laporan dari tim peneliti Antartika Inggris (British Antarctic Survey). Laporan tersebut menginformasikan bahwa antara tahun 1977 sampai 1984, kadar ozon di atas Halley Bay, Antartika, telah turun dengan drastis menjadi 125 unit Dobson. Sekedar perbandingan, antara tahun 1950 dan pertengahan 1970-an, kadar ozon masih berada pada angka 300 unit Dobson, yaitu setebal 3 mm pada suhu dan tekanan standar (Soemarwoto, 1992).

Padahal lapisan ozon di stratosfer (lapisan kedua dari permukaan bumi setelah troposfer) merupakan pelindung utama bumi. Gelombang pendek berenergi tinggi dari luar angkasa, termasuk sinar UV ekstrem, akan ditolak atau diserap oleh lapisan ozon. Dengan terbentuknya lubang ozon, maka praktis perlindungan akan berkurang dan sinar ultraviolet dapat masuk dengan bebas ke dalam bumi. Ini sangat merisaukan, sebab sinar ultraviolet sangat berbahaya bagi kehidupan, yaitu dapat mematikan jasad renik (termasuk plankton dan larva ikan), menghambat laju fotosintesis pada tumbuhan, dan menimbulkan berbagai penyakit pada manusia, seperti misalnya kanker.

Bukan Sekedar Kewajiban
Berdasarkan evaluasi ilmiah tahun 2006 tentang efek dari Protokol Montreal, diketahui bahwa Protokol itu telah cukup berhasil mengurangi kadar ODS dan sedikit memulihkan ozon di stratosfer. Hal tersebut ternyata tidak terlepas dari adanya sanksi perdagangan yang dikenakan kepada pihak yang melanggar perjanjian. Selain itu, juga ada insentif bagi pihak non-negara yang turut serta menandatangani protokol.

Walaupun terkesan “demi lingkungan”, keberadaan Protokol Montreal masih tetap sarat dengan paham Antroposentrisme, yaitu lebih mengutamakan kepentingan manusia dari pada hal lainnya. Lubang ozon ingin diatasi hanya karena sekedar berbahaya bagi kehidupan manusia, seperti misalnya menimbulkan penyakit dan memusnahkan sumber makanan manusia, bukan karena memang berdampak negatif terhadap lingkungan secara keseluruhan.

Dalam konteks mengatasi permasalahan, hal tersebut selanjutnya akan menimbulkan paradigma kewajiban dan keharusan, sehingga unsur keterpaksaan mendapatkan porsi yang lebih besar. Tidak heran jika akhirnya Protokol Montreal harus disertai dengan sanksi ataupun insentif sebagai pemicu. Jika tidak, bisa jadi pihak-pihak yang terlibat akan lebih sibuk melanggar perjanjian karena lebih memilih keuntungan ekonomi yang bisa didapatkan dari penggunaan ODS.

Idealnya, paradigma kewajiban haruslah diubah menjadi paradigma kasih sayang. Ozon harus dihormati bukan hanya karena berguna bagi manusia, tapi karena memang memiliki nilai pada dirinya sendiri. Dalam konteks kajian etika lingkungan, hal tersebut sejalan dengan Ekosentrisme. Ekosentrisme adalah sebuah teori etika lingkungan yang memperluas cakupan keberlakuan etika. Etika tidak hanya berlaku pada manusia dan unsur-unsur hidup saja, melainkan juga pada benda-benda mati sebagai bagian dari ekosistem secara keseluruhan (Borrong, 2000).

Bagaimanapun juga, ozon merupakan bagian dari ekosistem bumi selain manusia, dan dengan demikian haruslah dihormati serta disayangi layaknya sesama manusia. Jika ozon tidak dipandang secara fungsional dan antroposentrik, maka tentunya kita akan lebih tulus dalam menyelamatkan ozon. Usaha-usaha untuk menghilangkan penggunaan ODS dalam rangka “menambal” lubang ozon juga akan semakin ringan, sebab sudah didasarkan atas rasa hormat dan kasih sayang yang tulus ikhlas, bukan lagi karena paradigma keharusan atau kewajiban semata.

Firefox 3.6 rencananya akan di luncurkan secara resmi pada bulan november tahun ini, sebab saat ini masih sedang dalam proses upgrade untuk engine rendering Mozillanya. Produk tersebut diberi nama kode “Namoroka”, yaitu salah satu taman nasional yang berlokasi di Madagaskar. Selama ini pihak Mozilla memang terbiasa memberikan code name untuk browser Firefox yang mereka rilis dengan berdasarkan nama taman nasional yang ada di seluruh dunia. Contoh lainnya adalah firefox versi 3.5 yang diberi code name Shiretoko, yaitu taman nasional yang berada di Hokkaido, Jepang. Bukan hal yang tidak mungkin jika nantinya akan ada browser Firefox yang diberi code name Bunaken, Bukit Barisan, Ujung Kulon, ataupun taman nasional lain di Indonesia.

Beberapa yang minggu lalu, pihak Mozilla telah merilis Firefox 3.5.2 patch yang merupakan versi alpha dari Firefox 3.6. Dari versi alpha dan beta-nya saja, kita sudah dibuat kagum dengan banyaknya perbaikan dari versi yang sebelumnya, seperti misalnya adanya dukungan elemen HTML 5 video, pembenahan kecepatan ke TraceMonkey JavaScript engine, startup speed tweaks dan beberapa perubahan lain yang dirahasiakan.

Beberapa pihak yang sudah melakukan pengujian sepakat bahwa browser versi alpha ini bersifat responsif dan memiliki waktu start up yang singkat. Keunggulan tersebut tidak terlepas dari adanya dukungan lightweight themes (tema yang ringan), serta add-ons yang dapat di install tanpa browser awal. Semua itu ternyata bisa meringankan pekerjaan dengan menghasilkan tampilan visual yang sederhana. Peningkatan dari segi responsifitas secara keseluruhan diperoleh dengan menambahkan efek animasi untuk tiap aksi, seperti misalnya pada aksi membuat dan memindahkan tab, bookmark, dan lain-lain.

Salah satu keunggulan lain yang juga menarik adalah sistem antar muka (halaman) yang lebih baik dalam mengunggah file, yaitu cukup dengan melakukan drag & drop satu atau lebih file ke kotak unggah di suatu situs tanpa perlu mengklik tombol “Browse”. Fasilitas ini benar-benar efisien, dapat mempermudah pengguna internet yang hobi mengupload ataupun mendownload file.

Walaupun belum dirilis, masyarakat sudah mulai terpikat dengan Firefox 3.6 melalui versi-versi alpha ataupun beta yang sudah lebih dulu keluar. Tentunya versi rilis akan lebih unggul dari pada yang sebelumnya, sebab telah melalui berbagai perbaikan dan proses penyempurnaan. Pihak Mozilla sendiri melalui Mike Beltzner, direktur produk Firefox, menyampaikan bahwa ada banyak penyempurnaan yang dilakukan pada Firefox 3.6, seperti misalnya menambahkan piihan untuk mengkonversi aplikasi web menjadi aplikasi desktop, tema dan ekstensi akan langsung aktif tanpa perlu merestart browser, dan lain sebagainya.

Melihat ambisi dan keseriusan pihak Mozilla, banyak yang meramalkan bahwa Mozilla Firefox versi 3.6 akan menjadi bintang ditengah banyaknya browser-browser lain. Akankah hal tersebut terjadi? Mari kita tunggu saja kehadirannya.

****

Telah dimuat di rubrik Digital harian Kedaulatan Rakyat (KR), Senin, 7 September 2009

Selepas klaim Malaysia terhadap tari pendet Bali, arus kebencian rakyat Indonesia terhadap Malaysia semakin deras dan meluas.

Hal tersebut tampak misalnya pada berbagai forum di internet yang berisi ungkapan kemarahan netter Indonesia. Kebencian ini semakin diperparah oleh pelecehan yang dilakukan oleh netter Malaysia, seperti misalnya pada kasus yang diberitakan oleh media massa baru-baru ini, yaitu penghinaan terhadap lagu kebangsaan Indonesia Raya. Wajar jika akhirnya bangsa Indonesia tersulut emosinya, sebab apa yang telah dilakukan oleh Malaysia memang sudah berada pada taraf keterlaluan. Klaim-klaim Malaysia atas kekayaan dan potensi Indonesia sungguh merupakan hal yang sangat provokatif dan “ngawur”.

Namun ditengah kemarahan yang begitu besar, kita tetap harus bisa berpikir jernih. Bagaimanapun juga konfrontasi terbuka -seperti yang selama ini telah banyak diusulkan- sama sekali bukan cara yang bijak dan dewasa.

Menurut hemat penulis, ada dua faktor yang menjadi dasar kenapa Malaysia bisa berulah dengan mengklaim kekayaan bangsa Indonesia sebagai miliknya. Pertama adalah faktor internal. Malaysia seakan sudah kehabisan ide untuk menjual pariwisatanya demi menyukseskan visit Malaysia 2009 dan 2010, sebab identitas bangsa dan budaya lokal yang dimiliki memang tidak cukup kuat dan menjual.

Malaysia selama ini lebih mengandalkan pemandangan kota yang begitu megah dan menawan. Namun bagi kebanyakan turis asing, hal tersebut merupakan hal yang biasa saja, begitu kering dan miskin makna, sehingga belum cukup untuk menarik perhatian wisatawan mancanegara agar mau datang berkunjung. Kondisi tersebut membuat Malaysia gelap mata dan akhirnya tanpa pikir panjang rela mengorbankan harga diri untuk “mencuri” budaya dari negara lain yang lebih “kaya”. Berkaitan dengan hal ini, Indonesia harus benar-benar bersyukur telah dianugerahi kekayaan dan keberagaman budaya yang ternyata dapat membuat negara lain iri.

Kedua adalah faktor eksternal, yaitu kekurangsigapan kita dalam menjaga kekayaan budaya bangsa. Selama ini kita terkesan cuek, lebih reaktif dari pada preventif. Ketika keadaan tenang, kelestarian budaya tidak dijaga, bahkan terancam punah, terkadang kondisinya begitu menyedihkan. Hanya ketika Malaysia berulah saja kita baru merasa perduli.

Posisi Indonesia saat ini begitu lemah dimata Malaysia. Negara kita sudah tidak disegani lagi dan semakin payah akibat permasalahan yang seringkali disebabkan oleh pemerintah dan rakyatnya sendiri. Korupsi terjadi dimana-mana, kesejahteraan tidak merata, perang saudara, tawuran, demonstrasi anarkis, ataupun terorisme, masih kerap mewarnai kehidupan bangsa.

Pemerintah sampai saat ini masih belum mampu menyejahterakan rakyat, sehingga jumlah TKI yang bekerja di Malaysia masih tetap tinggi, tidak terpengaruh oleh berbagai kasus kekerasan yang menimpa para TKI di sana. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap daerah perbatasan, menyebabkan tingkat ketergantungan warga sekitar perbatasan terhadap Malaysia semakin tinggi. Prestasi olahraga kita juga buruk, khususnya bulu tangkis yang selama ini merupakan bidang olahraga kebanggaan kita. Intinya kita benar-benar sedang terpuruk. Semua itu membuat Malaysia semakin jumawa, arogan, tinggi hati, dan bertindak seenaknya terhadap kita.

Mencermati kedua faktor tersebut, berbenah diri merupakan hal yang lebih penting dari sebuah konfrontasi. Indonesia harus bangkit, berprestasi disegala bidang, agar menjelma menjadi bangsa yang kembali disegani. Jika hal tersebut sudah tercapai, maka niscaya Malaysia atau siapapun tidak akan berani lagi bertindak macam-macam terhadap Indonesia tercinta.